Kasus Covid-19 Meningkat, FSGI Minta PTM Dihentikan

230
Pembejaran Tatap Muka
Penghentian harus segera dilakukan agar jumlah anak yang berpotensi terinfeksi covid-19 dapat ditekan, termasuk pendidik wajib juga dilindungi dari penularan covid-19. (Photo :Istimewa)

Jakarta, X-File.id – Meningkatnya kasus COVID-19 di Indonesia yang mencapai 2 juta lebih kasus, dengan 12,5 persennya adalah usia anak, mendorong Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) merekomendasikan agar Pembelajaran Tatap Muka ditunda.

Sekjen FSGI, Heru Purnomo menyatakan melonjaknya kasus paparan COVID-19, seharusnya menjadi peringatan bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah  untuk segera menghentikan ujicoba Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di sejumlah daerah yang positivity ratenya di atas lima persen.

“Penghentian harus segera dilakukan agar jumlah anak yang berpotensi terinfeksi covid-19 dapat ditekan, termasuk pendidik wajib juga dilindungi dari penularan covid-19,” kata Heru pada awak media, Selasa (22/6/2021) malam.

Ia menyatakan dengan kondisi Indonesia saat ini, sulit untuk menjamin keamanan saat PTM dipaksa untuk dilaksanakan.

“Jika kasus terus melonjak dan sulit dikendalikan, maka pemerintah daerah wajib menunda pembukaan sekolah pada tahun ajaran baru 2021/2022 yang dimulai pada 12 Juli 2021, mengingat kasus sangat tinggi dan positivity rate di sejumlah daerah diatas 5 persen, bahkan ada yang mencapai 17 persen. Kondisi ini sangat tidak aman untuk buka sekolah tatap muka,” ujarnya tegas.

Untuk wilayah yang tingkat paparannya di bawah lima persen, Heru mengungkapkan pemerintah daerah dapat saja memberlakukan PTM dengan catatan harus ada mekanisme kontrol ketat dan mengakses langsung ke sekolah.

“Data faktual tentang kesiapan sekolah harus tersedia dengan benar. Data lokasi atau zona sekolah dan kondisi geografis lingkungan sekolah diperoleh, barulah pemerintah dapat memberikan ijin sekolah utk tatap muka terbatas, dengan kapasitas 25 atau 50 persen. Selama Pelaksanaan Ujicoba itulah dilakukan pemantauan langsung untuk dapat melanjutkan PTM,” ujarnya lagi.

Selain itu, Heru juga menyatakan bahwa FSGI mendorong pemerintah untuk dapat menuntaskan vaksinasi bagi guru dan dosen.

“Karena sebagai kelompok prioritas vaksin, ternyata banyak pendidik yang  belum mendapatkan kesempatan di vaksin. Ada yang karena belum ada kesempatan, namun ada juga kelompok guru yang tidak bisa divaksin karena alasan medis, misalnya sedang hamil atau sedang menjalani pengobtan kanker. Namun ada juga yang menolak divaksin karena khawatir efek dari vaksin,” tuturnya.

Sehingga, ia menghimbau agar Dinas Kesehatan daerah dengan Dinas Pendidikan untuk bekerjasama mensosialisasikan manfaat vaksin di kalangan pendidik dan tenaga kependidikan, terutama untuk kelompok yang tidak mau di vaksin.

“FSGI juga mendorong Satgas Covid Daerah dapat bertindak tegas untuk menghentikan PTM, termasuk ujicoba PTM  di daerahnya ketika Positivity Rate diatas 5 Persen. Namun, kebijakan PTM tidak perlu  diseragamkan. Misalnya, untuk daerah-daerah dengan  positivity ratenya dibawah 5 persen, FSGI mendorong sekolah tatap muka bisa dibuka dengan pemberlakuan prokes yang ketat,” kata Heru lagi.

FSGI menegaskan agar pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sesuai Konvensi Hak Anak (KHA) harus mengutamakan hak hidup nomor 1, hak sehat nomor 2 dan hak pendidikan nomor 3.

“Kalau anaknya masih sehat dan hidup maka ketertinggalan materi pelajaran masih bisa diberikan nantinya ketika pandemik terkendali. Selain peserta didik, Pemerintah juga wajib melindungi pendidik dan tenaga kependidikan di masa pandemik ini,” pungkas Kepala Sekolah SMP Negeri 52 Jakarta ini.(Tos/Red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here