Peran Pondok Pesantren Di Dalam Meningkatkan Perekonomian

0
864
Peningkatan inklusi keuangan syariah di Indonesia secara optimal dinyatakan membutuhkan keterlibatan pondok pesantren yang memiliki potensi ekonomi (Foto : Istimewa)

Jakarta, X-File – Target peningkatan inklusi keuangan syariah di Indonesia secara optimal dinyatakan membutuhkan keterlibatan pondok pesantren yang memiliki potensi ekonomi.

Berdasarkan data OJK tahun 2019, tingkat inklusi keuangan syariah di Indonesia hanya sekitar 9 persen dan tingkat literasi keuangan syariah baru mencapai 8,93 persen.

“Ini tentunya belum optimal, mengingat 87,18 persen dari total 232,5 juta jiwa penduduk Indonesia adalah muslim. Maka itu, potensi untuk meningkatkan inklusi keuangan syariah secara nasional masih terbuka lebar,” kata Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, Rabu (29/7).

Ia mengungkapkan peluang Indonesia untuk meningkatkan angka inklusifitas keuangan syariah, serta menjadi pusat perekonomian syariah dunia sejatinya terbuka lebar dengan didukung oleh keberadaan pondok pesantren yang jumlahnya kini mencapai 28.194 di seluruh Indonesia.

“Dari data tersebut, sebanyak 44,2 persen atau 12.469 pondok pesantren memiliki potensi ekonomi, baik pada sektor agribisnis, peternakan, perkebunan, dan sektor lainnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, pondok pesantren berfungsi sebagai lembaga pendidikan, dakwah, bahkan pemberdayaan masyarakat,” urainya.

Pemerintah sendiri bertekad akan memaksimalkan potensi yang ada di pesantren dengan mengimplementasikan ekosistem pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, meliputi Edukasi dan literasi keuangan syariah, Pembiayaan syariah bagi usaha kecil dan mikro (UKM) sekitar pondok pesantren serta UKM binaan pondok pesantren, Pembukaan rekening syariah, Program tabungan emas serta Kemandirian ekonomi pesantren terintegrasi keuangan syariah yang mendukung “halal value chain”.

Ekosistem pendukung ekonomi pesantren lainnya, lanjutnya, seperti terbentuknya di lingkungan pondok pesantren Unit Layanan Keuangan Syariah (ULKS) yang terdiri dari Agen Bank Syariah, Agen Pegadaian Syariah, Agen Fintech Syariah, yang terintegrasi dengan Unit Pengumpul Zakat (UPZ), dan Halal Centre Pondok Pesantren.

“Lalu juga terciptanya sistem pembayaran syariah terintegrasi pada pondok pesantren, mendukung pembayaran SPP santri, payroll gaji guru atau pengurus pondok pesantren, serta elektronifikasi sistem pembayaran di pondok pesantren dan lingkungan masyarakat di sekitarnya untuk mendukung inklusi keuangan syariah berbasiskan digital. Contohnya, penerapan kartu santri digital, dan metode pembayaran menggunakan QRIS pada kios digital di pondok pesantren,” paparnya.

Adanya pembiayaan yang berasal dari Bank Wakaf Mikro (BWM) dan KUR Syariah untuk revitalisasi dan mendirikan usaha warung, kios, toko ataupun koperasi pada pondok pesantren juga menjadi salah satu faktor pendukungnya.

“Pemberdayaan ekonomi pesantren sebagai arus baru perekonomian ini sekaligus menjadi salah satu upaya pemulihan perekonomian pada masa pandemi Covid-19, dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang berlaku,” pungkasnya.(Opd/Red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here