Perjuangan Rohadi Mencari Keadilan dengan Mengharap Putusan Hakim MA

0
1208
Aksi Sujud Syukur dilakukan terpidana Rohadi usai menghadiri sidang PK dirinya di PN Jakarta Pusat (Foto : Rodjali)

Jakarta, X-File.id – Sujud syukur dilakukan oleh terpidana Rohadi usai sidang pengajuan PK keempat yang beragendakan penandatanganan berita acara sidang.

Rohadi menyebutkan bahwa dirinya sangat bersyukur atas apa pun hasil sidang nantinya.

“Saya bersyukur sudah melewati empat sidang ini, walaupun tanpa didampingi pengacara. Karena saya memang sudah tidak mampu untuk membayar pengacara,” kata Rohadi saat ditemui usai sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (14/11).

Rohadi mengharapkan agar perjuangan mencari keadilan, dalam potret buram keadilan di Indonesia, dapat mendorong Mahkamah Agung untuk memberikan keputusan yang seadil-adilnya bagi dirinya.

“Hasil persidangan dirangkum dalam Berita Acara Persidangan yang ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon serta Majelis Hakim dan selanjutnya akan diajukan kepada Mahkamah Agung dalam bentuk Berita Acara Pendapat Majelis Hakim PK,” kata Rohadi menjelaskan.

Selanjutnya, di Mahkamah Agung akan dibentuk Majelis PK yang beranggotakan Majelis Hakim Agung oleh Ketua MA untuk menyidangkan perkara yang dimohonkan PK, yaitu oleh Rohadi.

“Saya yakin, fungsi pengadilan akan dilaksanakan secara maksimal berdasarkan komitmen pengadilan negeri maupun MA yang berazaskan pengadilan cepat, murah dan biaya ringan. Sehingga saya perkirakan waktunya tidak akan lama untuk mendapatkan hasil keputusan dari MA,” ujar Rohadi.

Rohadi memiliki keyakinan bahwa pengajuan PK-nya yang menggunakan nofum putusan Berthanatalia no. 68 pada November 2016 yang menyebutkan dirinya sebagai penghubung pada halaman 20 dan 24 serta dirinya tidak menikmati uang sama sekali.

“Saya langsung menyerahkan uang dari Berthanatalia kepada Panitera Kepala Rina Pertiwi,  selaku Panitera Sekretaris Pengadilan Negeri Jakarta waktu itu untuk pembelian tiket anggota pengadilan yang mau pelesir ke Solo,” urai Rohadi.

Upaya untuk meminta keadilan juga dilakukan Rohadi dengan mengirimkan surat tulis tangan kepada Presiden yang diterima Setneg pada tanggal 6 Agustus 2018.  Dan disusul lagi dengan surat terbuka kepada presiden 29 Juli 2016,  5 Maret 2019 dan 23 Mei 2019.

Pengacara Mohammad Shaleh Gawi menyatakan bahwa prinsip negara hukum adalah keadilan ditegakkan diatas segalanya.

“Sehingga, dalam kasus Rohadi tampaknya dalam suatu konstruksi hukum yang banyak melibatkan tapi ada beberapa yang memikul hukuman melebihi apa yang diperbuatnya,” kata Gawi.

Rohadi menunjukkan kliping berita media online tentang keterlibatan para hakim di kasus yang menimpanya (Foto : Rodjali)

Dalam kasus Rohadi yang merupakan penghubung, menurut Gawi, tidak tepat jika dikenakan pasal 12 huruf a.

“Rohadi tidak punya kewenangan ataupun kapasitas untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Lebih tepat, dikenakan Pasal 11. Orang yang menjadi otak harus mendapatkan hukuman yang lebih tinggi dibanding orang yang memiliki peran lebih rendah,” papar Gawi.

Dengan mempertimbangkan keadilan hukum, fakta hukum sidang Berthanatalia harus menjadi pertimbangan utama dari Majelis Hakim untuk memutuskan perkara.

“Selain itu, hasil keputusan Tarmizi akan menjadi yurispudensi pada kasus Rohadi,” pungkasnya.(Rsp/Red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here